Peraturan perundang-undangan yang sudah ada dalam buku Himpri tidak dimuat dalam website ini. Kami akan berusaha tetap mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan RI yang demikian maju dengan pesat. Informasi terbaru yang berkaitan dengan materi buku atau yang seharusnya masuk dalam buku Himpri akan kami muat dalam rubrik berita ini, misalnya tentang segala perubahan, penambahan, dan/atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di dalam buku Himpri.
sudah disahkan undang-undang baru tentang perlindungan saksi dan korban. uu ini termasuk ke dalam bidang hukum pidana
===
undang-undang republik indonesia
nomor 13 tahun 2006read 178 time(s).
selengkapnya
undang-undang ini ditambahkan untuk melengkapi peraturan-peraturan di bidang hukum pidana tentang korupsi, yakni tentang pengesahan united nations convention against corruption, 2003 (konvensi...
selengkapnya selengkapnyapp 19/2000 tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. peraturan pemerintah ini sudah dibatalkan dengan keputusan mahkamah agung 23 maret...
selengkapnya selengkapnyauu 30/2002. komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. mahkamah konstitusi dalam kep-mk 012-016-019/puu-iv/2006 menangguhkan pasal 53 uu 30/2002 karena melanggar pasal 24 c uud 45. menurut mk,...
selengkapnyauu 21/2007. pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
pada saat undang-undang ini berlaku, maka pasal 297 dan pasal 324 uu 1/1946 tentang peraturan hukum pidana (berita negara...
selengkapnyapp 9/2008. tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. pp ini merupakan peraturan pelaksanaan dari uu 21/2007 tentang pemberantasan...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia
nomor 15 tahun 2008
tentang
pengesahan treaty on mutual legal assistance in criminal matters
(perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia
nomor 5 tahun 2009
tentang
pengesahan united nations convention against
transnational organized crime
(konvensi perserikatan...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia
nomor 14 tahun 2009
tentang
pengesahan protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children,...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia
nomor 15 tahun 2009
tentang
pengesahan protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united nations...
selengkapnya
