Peraturan perundang-undangan yang sudah ada dalam buku Himpri tidak dimuat dalam website ini. Kami akan berusaha tetap mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan RI yang demikian maju dengan pesat. Informasi terbaru yang berkaitan dengan materi buku atau yang seharusnya masuk dalam buku Himpri akan kami muat dalam rubrik berita ini, misalnya tentang segala perubahan, penambahan, dan/atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di dalam buku Himpri.
peraturan presiden ini mencabut dan menggantikan keppres 3/2001 tentang badan koordinasi nasional penanganan bencana
===
peraturan presiden republik indonesia
nomor 83...
selengkapnyaperaturan presiden ini mengubah kelima kalinya keppres 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
===
perubahan kelima atas keputusan presiden nomor 80...
selengkapnyadewan ketahanan pangan. peraturan presiden ini telah mencabut dan menggantikan keppres 132/2001 tentang dewan ketahanan pangan.
===
peraturan presiden...
selengkapnyapedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. peraturan presiden ini sudah mengubah ketiga kalinya keppres 080/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah....
selengkapnyauu 31/2004. perikanan. pasal 71 ayat (5) undang-undang ini ditangguhkan dengan perpu 2/2006 tentang penangguhan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa pembangunan...
selengkapnyapp 36/2006. pencarian dan pertolongan. peraturan ini telah mencabut dan menggantikan dengan pp 12/2000 tentang pencarian dan pertolongan.
===
pencarian dan...
selengkapnyapp 33/2007. tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif. peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk melengkapi perarturan yang sudah ada dalam buku engelbreccht 2006,...
selengkapnya selengkapnyapp 37/2007. administrasi kependudukan. peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan uu 23/2006 tentang administrasi kependudukan.
===
peraturan pemerintah republik...
selengkapnyapp 16/2007. penyelenggaraan keolahragaan. peraturan pemerintah ini melengkapi undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaaan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun...
selengkapnyauu 5/1962. perusahaan daerah. ternyata undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku dengan uu 6/1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah...
selengkapnyauu 43/2007. perpustakaan. undang-undang ini dikeluarkan untuk melengkapi peraturan di bidang pendidikan nasional.
===
undang-undang republik indonesia
nomor 43 tahun 2007...
selengkapnyapp 55/2007. pendididikan agama/keagamaan. dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4), pasal 30 ayat (5), dan pasal 37 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem...
selengkapnyapp 60/2007. konservasi sumber daya ikan. peraturan pemerintah ini melengkapi undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 118,...
selengkapnyauu 1/2008. pengesahan /ilo convention nomor 185 concerning revising the seafarers’ identity documents convention, 1958/(konvensi ilo nomor 185 mengenai konvensi perubahan dokumen identitas...
selengkapnyapp 23/2008. peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana. pp ini melengkapi uu 24/2007 tentang penanggulangan bencana (ln 2007-66, tln...
selengkapnyaperpres 8/2008. untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 uu 24/2007 tentang penanggulangan bencana, dipandang perlu menetapkan peraturan presiden tentang badan nasional penanggulangan bencana....
selengkapnyaperaturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang:...
selengkapnyapp 22-2008. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 dan pasal 69 ayat (4) uu 24 /2007 tentang penanggulangan bencana perlu ditetapkan pp tentang...
selengkapnyauu 18/2008. pengelolaan sampah
===
undang-undang republik indonesia
nomor 18 tahun 2008
tentang
pengelolaan sampah
dengan rahmat tuhan yang maha esaread 104 time(s).
selengkapnya
pp 35/2008. pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2008 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan
===
peraturan...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: a. bahwa untuk...
selengkapnya
