Peraturan perundang-undangan yang sudah ada dalam buku Himpri tidak dimuat dalam website ini. Kami akan berusaha tetap mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan RI yang demikian maju dengan pesat. Informasi terbaru yang berkaitan dengan materi buku atau yang seharusnya masuk dalam buku Himpri akan kami muat dalam rubrik berita ini, misalnya tentang segala perubahan, penambahan, dan/atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di dalam buku Himpri.
undang-undang ini menetapkan perpu 1/2006 tentang perubahan kedua atas uu 12/2003 tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd menjadi undang-undang
===
penetapan peraturan pemerintah...
selengkapnyabersamaan dengan pengesahan uu kewarganegaraan, dpr juga mengesahkan ruu pemerintahan nanggroe aceh darussalam pada 11 juli 2006. ruu ini diundangkan pada 1 agustus 2006 dengan nomor uu...
selengkapnyaperubahan atas perdirbi 5/5/pbi/2003 tentang perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing
===
peraturan bank indonesia
nomor 7/20/pbi/2005
tentang
perubahan...
selengkapnyauu 2/2008. tentang perubahan kedua atas
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
===
dengan rahmat tuhan yang maha esa
presiden republik...
selengkapnyauntuk melengkapi pp 72/2005 tentang desa dan pp 73/2005 tentang kelurahan, ditambahkan peraturan baru, yakni kepmendagri 28/2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan...
selengkapnyaperpres 67/2006. lembaga ketahanan nasional.
dengan keluarnya peraturan presiden ini, maka peraturan yang ada sebelumnya (keppres 004/1994 tentang lembaga ketahanan nasional) dicabut dan...
selengkapnyauu 15/2006. badan pemeriksa keuangan. undang-undang ini mencabut dan menggantikan uu 05/1973 tentang badan pemeriksa keuangan negara
===
badan pemeriksa...
selengkapnya selengkapnyaperpres 1959–1966. ralat. di buku engelbrecht jilid 3 pada bagian “pedoman peraturan perundang-undangan ri 1945-2006” terdapat kelompok peraturan presiden dari tahun 2006...
selengkapnya selengkapnyauu 22/2007. penyelenggara pemilihan umum.
pada saat undang-undang ini mulai berlaku, uu 10 /2006 tentang penetapan perpu 1/2006 tentang perubahan kedua atas uu 12/2003 tentang pemilihan...
selengkapnyapp 25/2007. pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. peraturan ini mengubah pp 6/2005 yang sudah pernah diubah dengan pp...
selengkapnyapp 23/2007. daerah kepolisian republik indonesia. peraturan pemerintah ini melengkapi uu 2/2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.
===
peraturan pemerintah republik...
selengkapnyapp 8/2006. pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. peraturan ini dimaksudkan untuk melengkapi uu 17/2003 (keuangan negara), uu 15/2006 (badan pemeriksa keuangan negara), uu 01/2004...
selengkapnyaperpres 1/2007. pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. peraturan ini melengkapi peraturan-peraturan yang sudah ada di buku, yakni
tap-mpr iii/mpr/2000...
selengkapnyapp 8/2007. investasi pemerintah. peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang tata negara, khususnya menyangkut keuangan negara, a.l. uu 1/2004 tentang...
selengkapnyapp 38/2007. pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan pasal 14 ayat...
selengkapnyapp 39/2007. pengelolaan uang negara/daerah. melengkapi uu 1/2004 tentang perbendaharaan negara; uu 17/2003 tentang keuangan negara; dan pp 058/2005 tentang pengelolaan keuangan...
selengkapnyapp 41/2007. organisasi perangkat daerah. pp ini mencabut pp 8/2003 tentang organisasi perangkat daerah.
===
peraturan pemerintah republik indonesia
nomor 41 tahun 2007read 480 time(s).
selengkapnya
pp 45/2007. persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil. pp ini melengkapi:
uu 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
uu 32 /2004 tentang...
selengkapnyapp 50/2007. tata cara pelaksanaan kerja sama daerah. peraturan baru ini dimaksudkan untuk melengkapi uu 32/2004 tentang pemerintahan daerah (ln 2004-125, tln 4437) sebagaimana telah diubah...
selengkapnyapp 56/2007. tunjangan cacat prajurit tni. untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia, perlu ditetapkan peraturan pemerintah...
selengkapnyapp 57/2007. jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan koordinasi survei dan pemetaan nasional. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a...
selengkapnya selengkapnyaperaturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik...
selengkapnyaperaturan pemerintah republik indonesia nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan...
selengkapnyapp 1/2008. investasi pemerintah. pp ini melengkapi undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara...
selengkapnyapp 6/2008. pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. pp ini melengkapi:
1). undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik...
selengkapnyapp 8/2008. tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. pp ini melengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah...
selengkapnyapp 77/2007. lambang daerah. pp ini melengkapi
1). undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 135,...
selengkapnyakepmenhub 31/1995. terminal transportasi jalan. keputusan menteri ini dimaksudkan untuk melengkapi peraturan di bidang perhubungan.
===
keputusan menteri perhubungan republik...
selengkapnyauu 10/2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,...
selengkapnyaperaturan pemerintah republik indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: bahwa...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia
nomor 3 tahun 2009
tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung
===
undang-undang...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia
nomor 8 tahun 2009
tentang
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara
tahun anggaran 2006read 33 time(s).
selengkapnya
undang-undang republik indonesia
nomor 12 tahun 2009
tentang
pembentukan kabupaten kepulauan meranti
di propinsi riau
===
undang-undang republik...
selengkapnyaundang-undang republik indonesia
nomor 13 tahun 2009
tentang
pembentukan kabupaten maybrat
di propinsi papua barat
===
undang-undang republik indonesiaread 89 time(s).
selengkapnya
selengkapnya
